TAPTENG, bicarasumut.com || Pernyataan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, yang menyebut hanya Tapteng yang “heboh” dari 52 daerah terdampak bencana menuai respons dari DPRD setempat.
Anggota DPRD Tapteng, Ardino Tarihoran, menilai pernyataan tersebut justru harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Ini bukan penggiringan opini, tapi fakta di lapangan. Banyak masyarakat korban bencana tidak terdata dalam bantuan jaminan hidup (jadup),” kata Ardino melalui video yang diunggah di akun Facebook pribadinya.
Menurut dia, kondisi di Tapteng yang dinilai “heboh” justru mencerminkan adanya persoalan dalam penanganan bencana.
“Kalau di daerah lain adem-adem saja, berarti kinerja pemerintahannya benar. Kenapa di Tapteng menjadi heboh, berarti ada yang tidak benar,” ucapnya.
Ardino mengaku DPRD telah turun langsung ke lapangan dan menemukan sejumlah korban bencana yang belum terdata sebagai penerima bantuan. DPRD, kata dia, telah meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang.
Disisi lain, Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani, juga mengkritik pernyataan bupati. Ia menilai kepala daerah seharusnya melakukan evaluasi internal, bukan sekadar memberi pernyataan.
“Saudara Bupati harusnya mengecek aparatnya, dari kepala dinas hingga kepala desa, apakah pendataan sudah benar,” kata Rivai di Gedung DPRD Tapteng, Rabu (25/03/26).
Ia menyoroti adanya dugaan ketidaktepatan data penerima bantuan, di mana korban bencana justru tidak menerima bantuan jaminan hidup, sementara pihak yang tidak terdampak disebut ikut terdata.
“Kalau benar pendataannya, kenapa banyak korban tidak mendapat jadup? Justru yang tidak terdampak yang mendapat,” ketusnya.
Rivai bahkan menyebut ada aparat di tingkat lingkungan hingga desa yang diduga ikut menerima bantuan meski tidak terdampak signifikan.
“Ini masalah yang harus diselesaikan, bukan mengatakan Tapteng heboh,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung belum jelasnya penyaluran dana tunggu hunian (DTH), termasuk di wilayah Kecamatan Barus.
Rivai menambahkan, persoalan penanganan bencana di Tapteng telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia merujuk pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang menyebut Tapteng sebagai salah satu daerah yang menjadi fokus penanganan.
Dalam pernyataan yang dikutip dari pemberitaan nasional, Tito menyebut Tapteng bersama Tapanuli Utara (Taput) menjadi perhatian karena masih terdapat sejumlah persoalan pascabencana.
“Artinya, pemerintah pusat saja melihat ada persoalan di Tapteng yang harus diselesaikan,” ungkap Rivai.
DPRD Tapteng meminta masyarakat korban bencana yang belum menerima bantuan agar berani menyampaikan keluhan.
Rivai mengatakan, jika laporan tidak ditanggapi Pemkab Tapteng, masyarakat dapat langsung mengadu ke DPRD.
“Jangan takut bersuara. Kalau tidak ditanggapi, datang ke DPRD,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lanjutan dari Bupati Tapanuli Tengah terkait kritik DPRD tersebut. (red)
