TAPTENG, bicarasumut.com || Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) tidak terlihat melaksanakan program Safari Ramadhan pada bulan suci 1447 Hijriah/2026. Ketiadaan agenda yang lazim digelar setiap tahun itu memunculkan pertanyaan: apakah ini sekadar perubahan kebijakan, atau ada persoalan lain di baliknya?
Selama ini, Safari Ramadhan menjadi instrumen penting pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat secara langsung, mulai dari ibadah bersama, penyaluran bantuan, hingga menyerap aspirasi warga di tingkat bawah. Namun tahun ini, jejak kegiatan tersebut nyaris tak ditemukan.
Penelusuran di sejumlah masjid di Kecamatan Sarudik dan Pandan menunjukkan pola yang sama, tidak ada kunjungan dari pemerintah kabupaten.
Bendahara BKM Masjid Babussalam, Sarudik, Gurning, memastikan hingga malam ke-27 Ramadhan tidak ada kegiatan dimaksud.
“Untuk sampai dimalam ke 27 ini, sampai hari ini dari Pemkab tidak ada, tidak ada kegiatan Safari Ramadhan dari Pemkab,” ujarnya singkat kepada Wartawan Rabu (18/03/26).
Keterangan serupa datang dari pengurus Masjid Raya Pandan. Mereka bahkan menduga ketiadaan ini terjadi merata di seluruh wilayah Tapteng.
“Sepertinya bukan hanya di sini, tapi di semua masjid tidak ada Safari Ramadhan dari Pemkab,” kata seorang pengurus.
Temuan ini juga diperkuat dari sejumlah masjid lain di sekitar Pandan, termasuk masjid di Jalan Sutan Singengu dan wilayah Sibuluan Indah yang sama-sama mengaku tidak menerima kunjungan.
Absennya Safari Ramadhan bukan sekadar hilangnya agenda seremonial. Dalam praktiknya, kegiatan ini kerap menjadi kanal distribusi bantuan sosial sekaligus ruang komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, hilangnya program ini memunculkan tanda tanya lain, apakah anggaran Safari Ramadhan tahun ini ditiadakan, dialihkan, atau memang tidak pernah direncanakan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan apakah program tersebut masih tercantum dalam APBD 2026 atau dihapus dalam proses penyesuaian anggaran.
Sejumlah sumber di lapangan menyebut, jika pun ditiadakan, publik seharusnya mendapat penjelasan terbuka mengenai alasan kebijakan tersebut, apakah terkait efisiensi, refocusing anggaran, atau faktor lain.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Tapteng belum memberikan keterangan resmi terkait tidak dilaksanakannya Safari Ramadhan tahun ini, baik mengenai alasan kebijakan maupun keberadaan anggarannya. Tanpa penjelasan terbuka, pertanyaan publik akan terus menguat, apakah ini bentuk efisiensi, kelalaian, atau justru cerminan perubahan arah kebijakan pemerintah daerah.
