Gambar – Ardino Tarihoran (kiri) Timbul Gajah (tengah) anggota DPRD Tapteng fraksi Partai NasDem dan Juli Pasaribu (kanan) TPK Desa Aek Dakka.
TAPTENG, bicarasumut.com || Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dari Fraksi Partai NasDem, Ardino Tarihoran dan Timbul Gajah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan saluran irigasi di Desa Aek Dakka, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapteng, Selasa (06/01/26).
Sidak dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) DPRD untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat, walaupun saat ini Kabupaten Tapteng masih dalam pemulihan pascabencana banjir dan longsor pada 25 November 2025 lalu.
Dalam sidak itu, DPRD menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek irigasi sepanjang 232,5 meter itu. Salah satu temuan utama adalah pekerjaan yang melewati tahun anggaran.
Proyek tersebut merupakan kegiatan Tahun Anggaran 2025, namun pelaksanaannya masih berlangsung pada 2026. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam satu tahun harus diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.
Selain itu, progres pengerjaan di lapangan dinilai tidak sesuai dengan laporan awal yang menyebutkan telah mencapai 75 persen. DPRD juga tidak menemukan papan informasi proyek di lokasi pengerjaan. Temuan lain adalah pembayaran upah pekerja yang disebut-sebut dilakukan oleh pihak luar yang tidak memiliki fungsi resmi dalam proyek tersebut.
Warga setempat turut menyampaikan aspirasi kepada DPRD agar proyek irigasi itu diperiksa lebih lanjut dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena diduga sarat penyimpangan.
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Aek Dakka, Juli Pasaribu, membenarkan bahwa proyek tersebut merupakan kegiatan tahun anggaran 2025. Ia menjelaskan pengerjaan sempat terhenti setelah Kepala Desa Aek Dakka saat itu, Mawardi Sigalingging, meninggal dunia pada November 2025.
“Proyek kembali dilanjutkan atas perintah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Aek Dakka dan memang benar ada pihak luar bernama Nahar Simatupang yang membantu pembayaran upah pekerja, meski tidak terlibat langsung dalam proyek,” terangnya.
Menanggapi temuan tersebut, Ardino Tarihoran menyatakan sidak dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Ia menegaskan DPRD sangat mendukung program tersebut untuk kepentingan petani yang bersesuaian dengan program Presiden RI, Prabowo Subianto melalui Inpres no. 2 tahun 2025 namun pelaksanaannya harus sesuai aturan.
“Proyek yang tidak selesai dalam satu tahun anggaran seharusnya dihentikan sementara, dievaluasi, diaudit, dan dimusyawarahkan kembali sebelum dianggarkan ulang pada tahun berikutnya. Kami juga mempertanyakan apakah proses musyawarah dan penganggaran ulang telah dilakukan untuk Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, DPRD juga menghubungi Tenaga Ahli (TA) Desa dan Pendamping Desa untuk mempertanyakan kelanjutan pengerjaan proyek serta sumber pendanaan yang digunakan.
TA Desa mengaku heran dan menyatakan tidak mengetahui asal dana yang dipakai untuk melanjutkan proyek tersebut. Mereka juga menegaskan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan lanjutan itu dan meminta agar pengerjaan dihentikan karena dinilai menyalahi ketentuan.
Kejanggalan tersebut menjadi perhatian DPRD dan akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih lanjut. (rif)
