Gambar – Warga Desa Ujung Batu saat melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Kecamatan Barus.
TAPTENG, bicarasumut.com || Ratusan warga Desa Ujung Batu menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Senin (5/1/2026). Mereka menuntut pengaktifan kembali Kepala Desa Ujung Batu, Mustafa Husni Tanjung, yang diberhentikan sementara oleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu melalui SK Bupati Nomor 2673/DPMD/2025 tertanggal 30 Desember 2025.
Pemberhentian sementara tersebut didasarkan pada tudingan bahwa Mustafa tidak aktif menjalankan tugas pada masa tanggap darurat bencana alam. Namun alasan itu dibantah keras oleh warga Ujung Batu.
H. Situmeang, salah satu warga, menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. Menurutnya, Mustafa justru berada di garis terdepan saat bencana melanda.
“Jangan fitnah kepala desa kami tidak tanggap. Kami yang tahu bagaimana kinerjanya. Dia 24 jam bersama kami pascabencana,” katanya
Ia mengungkapkan, Mustafa mempertaruhkan nyawa demi keselamatan warga, termasuk berenang di tengah banjir untuk menyelamatkan anak-anak, meski rumah pribadinya sendiri ikut diterjang bencana.
“Yang tidak tanggap justru pemerintahan Kecamatan Barus. Kami menolak kepala desa kami diberhentikan. Aktifkan kembali kepala desa kami,” ujarnya.
H. Situmeang memohon kepada Bupati Tapteng, Gubernur Sumatera Utara, hingga Presiden RI agar Mustafa Husni Tanjung diaktifkan kembali.
“Mulai banjir terjadi kami selalu bersama-sama. Kepala desa kami tidak makan, kami pun tidak makan. Dia ikut mengangkat lumpur bersama kami,” tutur seorang warga.
Dalam orasinya, Ia juga menyinggung ketidakhadiran Camat Barus, Sanggam Panggabean, saat masyarakat membutuhkan perhatian pemerintah. Ia mengaku pernah melihat camat berada di Desa Bungo Tanjung, hanya beberapa meter dari Desa Ujung Batu, namun tidak datang menemui warga terdampak bencana.
“Saat kami susah, rumah kami hanyut, satu roti pun tidak pernah diberikan. Pak camat malah duduk ngopi di desa sebelah,” katanya.
Protes lebih tegas disampaikan Egil Marpaung yang mewakili massa. Ia menuntut pengaktifan kembali kepala desa dan mempertanyakan kinerja camat.
“Kalau kepala desa kami tidak diaktifkan, lebih baik camat yang dinonaktifkan. Kami berkali-kali ke kantor kecamatan, camat tidak pernah ada,” ketusnya disambut sorak massa.
Tangis ibu-ibu pecah di halaman Kantor Kecamatan Barus. Mereka merasa pemimpin yang dianggap satu nasib dan satu penderitaan justru disingkirkan. Keputusan penonaktifan itu dinilai telah merusak ikatan emosional antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami menangis, kami sedih. Kepala desa kami hidup bersama kami. Susah senang selalu bersama. Tapi sekarang dia dicopot seolah-olah penjahat,” ucap Susiani Simanullang dengan suara bergetar.
Susiani menilai penonaktifan kepala desa sebagai bentuk ketidakadilan. Ia menyebut bantuan justru datang dari pihak pribadi, bukan dari pemerintah.
“Dapur umum baru ada setelah satu bulan. Sebelumnya kami hidup dari bantuan pribadi. Bukan hanya rumah kami yang hancur, kepercayaan kami kepada pemerintah juga hancur,” pungkasnya. (rif)
