TAPTENG, bicarasumut.com || Empat anggota DPRD melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah instansi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk mempertanyakan kejelasan data penerima bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi korban bencana yang belakangan menuai keluhan masyarakat.
Sidak dilakukan ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tapteng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapteng, serta Kantor Camat Pandan.
Empat legislator yang melakukan sidak tersebut yakni Abdul Basir Situmeang dan Antonius Hutabarat dari Partai NasDem, Maratanto Siregar dari PAN, serta Deni Herman Hulu dari Partai Gerindra.
Sidak dilakukan setelah banyak warga mengeluhkan bantuan Jadup yang seharusnya diperuntukkan bagi korban bencana diduga tidak tepat sasaran.
Abdul Basir Situmeang mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program bantuan sosial agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Banyak laporan masyarakat yang kami terima bahwa bantuan Jadup ini diduga tidak tepat sasaran. Karena itu kami turun langsung ke Dinas Sosial, BPBD, dan kantor Camat Pandan untuk meminta penjelasan terkait data penerima bantuan tersebut,” kata Basir kepada wartawan.
Hal serupa disampaikan Maratanto Siregar. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih teliti dalam melakukan pendataan penerima bantuan.
“Kami meminta agar data penerima bantuan jadup ini benar-benar diverifikasi. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar terdampak bencana justru tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Deni Herman Hulu menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan bantuan dari pemerintah ini benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Jika ada kesalahan dalam pendataan maka harus segera diperbaiki,” kata Deni.
Dalam sidak tersebut, para anggota DPRD juga meminta Dinsos Tapteng membuka data penerima bantuan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Selain itu, rombongan DPRD juga mendatangi BPBD Tapteng untuk meminta penjelasan terkait data korban bencana yang menjadi dasar penyaluran bantuan jadup.
Kunjungan juga dilakukan ke Kantor Camat Pandan untuk menelusuri proses pengusulan data dari tingkat kelurahan hingga kecamatan sebelum diajukan ke pemerintah daerah.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan tersebut agar penyaluran bantuan jadup benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (ril)
