TAPTENG, bicarasumut.com || Sejumlah warga korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) memprotes daftar penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mereka menilai penerima bantuan justru didominasi warga yang tidak terdampak bencana, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penjabat.
Protes tersebut dipicu oleh daftar penerima bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 25 November 2025. Sejumlah warga mendatangi kantor kelurahan masing-masing untuk mempertanyakan data penerima bantuan.
“Kami curiga penerima jadup ini dipermainkan. Warga yang benar-benar menjadi korban tidak terdaftar, justru yang rumahnya aman dan PNS yang mendapat. Ini jelas ada permainan,” ujar sejumlah warga Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, saat berunjuk rasa di kantor lurah, Rabu, (11/03/26).
Warga menyebutkan, dari 592 keluarga korban bencana di Kelurahan Sibuluan Nauli, hanya 35 keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan.
“Yang 35 itu pun kondisi rumahnya aman dan masih kokoh. Sementara rumah kami sudah hancur justru tidak menerima bantuan. Kami minta daftar penerima itu dievaluasi,” kata Suherman Hutabarat bersama Naibaho saat menyampaikan protes.
Lurah Sibuluan Nauli Fenando Hutabarat mengaku heran dengan jumlah penerima bantuan di wilayahnya. Ia menyebut dari ratusan warga korban bencana yang didaftarkan, hanya 35 keluarga yang tercantum sebagai penerima.
“Saya juga heran kenapa hanya 35 orang yang terdaftar. Aspirasi warga ini akan saya teruskan ke instansi yang membidangi bantuan tersebut,” kata Fenando.
Aksi protes serupa juga terjadi di Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan. Warga menyebut banyak korban bencana yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
Lurah Aek Tolang Samto M Sitanggang mengatakan seluruh data korban telah disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapteng. Ia meminta warga yang belum terdaftar untuk bersabar menunggu kemungkinan penyaluran tahap berikutnya.
Namun saat ditanya kepastian tahap lanjutan, Samto mengaku belum dapat memberikan jaminan.
Warga juga menilai daftar penerima bantuan memunculkan kecemburuan sosial karena terdapat nama-nama Penjabat daerah, ASN, Lurah, kepala lingkungan, hingga warga yang dinilai mampu secara ekonomi.
“Namanya bantuan jaminan hidup, seharusnya diprioritaskan untuk korban yang benar-benar terdampak. Tetapi yang muncul justru kepala dinas, PNS, lurah, kepling, dan orang-orang yang mapan,” kata warga Perumahan Pandan Asri.
Warga meminta pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap penyaluran bantuan bagi korban bencana di Tapteng. Mereka menilai bukan hanya bantuan Jadup yang bermasalah, tetapi juga sejumlah bantuan lainnya.
Dinsos Tapteng: Data Penerima Dari BPBD
Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tapteng, Mariati Simanullang, mengatakan data penerima bantuan berasal dari BPBD Tapteng.
“Dinas sosial hanya sebatas membayarkan. Data penerima berasal dari BPBD,” kata Mariati saat ditemui di kantornya, Rabu, 11 Maret 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Tapteng Leo Sinaga belum memberikan keterangan terkait persoalan tersebut. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, ia belum merespons. Saat didatangi ke kantornya, yang bersangkutan disebut sedang mengikuti rapat di Kantor Bupati.
Seorang petugas BPBD yang ditemui di kantor menyatakan tidak berwenang memberikan penjelasan. Ia hanya meminta warga yang belum terdaftar agar mengisi kembali data untuk diajukan pada tahap berikutnya. (ril)
