TAPTENG, bicarasumut.com || Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali diwarnai kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng.
Dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Tapteng, pada Jumat (10/7/26), Anggota DPRD Basyir Situmeang mempertanyakan mandeknya penanganan pascabencana di Sipange, Kecamatan Tukka, di tengah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp175 miliar.
Di hadapan TAPD dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Basyir menyoroti terhentinya operasional alat berat yang sebelumnya dikerahkan untuk menangani dampak bencana di kawasan Sipange.
Menurutnya, alat berat tersebut telah berada di lokasi selama berbulan-bulan, namun kini tidak lagi beroperasi. Kondisi itu, kata dia, menghambat proses pembersihan material bencana yang hingga kini masih menumpuk.
“Alat berat sudah ada berbulan-bulan, tapi kini berhenti total. Kenapa? Apakah karena masalah BBM? Apakah ada tunggakan pembayaran yang tidak selesai?” tanya Basyir dalam rapat.
Ia mengungkapkan, tumpukan balok kayu, puing-puing sisa bencana, serta sampah masih memenuhi kawasan terdampak. Warga, menurutnya, terus menunggu normalisasi lingkungan agar aktivitas mereka dapat kembali berjalan normal.
Selain menyoroti penanganan bencana, Basyir juga mempertanyakan pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai besarnya SILPA sebesar Rp175 miliar bertolak belakang dengan berbagai kebutuhan mendesak yang hingga kini belum terselesaikan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan mengapa anggaran sebesar itu masih tersisa, sementara penanganan pascabencana belum berjalan maksimal.
Ia juga meminta penjelasan mengenai penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp4,5 miliar yang dialokasikan untuk kebutuhan darurat.
“Dengan SILPA mencapai Rp175 miliar, mengapa kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana belum juga terpenuhi? Lalu ke mana realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga sekitar Rp4,5 miliar yang disiapkan untuk kondisi darurat?” ujarnya.
Dalam pandangannya, Basyir turut menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Masinton Pasaribu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di Pemkab Tapteng. Ia menilai masyarakat lebih membutuhkan penyelesaian persoalan di lapangan daripada sekadar penyampaian janji dan pernyataan.
“Sampai saat ini Bupati Masinton Pasaribu belum menunjukkan keseriusan nyata membangun Tapteng. Rakyat tidak butuh pidato yang indah, mereka butuh langkah nyata di lapangan, alat berat bergerak, dan anggaran bekerja untuk kepentingan mereka,” tandasnya.
Melalui forum Banggar tersebut, DPRD meminta Pemkab Tapteng memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penghentian operasional alat berat, realisasi anggaran penanganan bencana, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta besarnya SILPA yang tercatat dalam laporan keuangan daerah.
Menurut DPRD, keterbukaan diperlukan agar publik memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan anggaran dan penyebab lambannya penanganan pascabencana yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat. (red)
