TAPTENG, bicarasumut.com || Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) periode 2017-2022, Bakhtiar Ahmad Sibarani, menantang Bupati Tapteng Masinton Pasaribu untuk membahas soal proyek pembangunan Kantor Bupati Tapteng dengan disiarkan secara langsung. Bakhtiar menyampaikan tantangan karena ada pihak yang melemparkan isu adanya korupsi dalam proses pembangunan itu.
“Perlu kami sampaikan terkait pembangunan Kantor Bupati, kami juga mengajak debat secara live Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dan siapapun baik di media nasional yang sekarang lagi sudi memberitakan Kabupaten Tapanuli Tengah, media lokal tentang pembangunan kantor ini,” ujar Bakhtiar, Sabtu (1/11/2025).
Bakhtiar mengatakan, isu soal adanya korupsi itu membuat sejumlah orang untuk melakukan demo. Dia menilai, orang-orang yang melakukan demo itu karena tidak mengetahui secara pasti kondisi dari Kantor Bupati.
“Silahkan yang demo tadi ajak ke kantor bupati, buka kantor bupati, pembangunannya sudah seperti apa di dalam. Di dalam sudah hampir selesai pembangunannya, sudah bisa dipakai, bahkan BPK menyampaikan untuk menggunakannya,” sebutnya.
Bupati Tapteng periode 2017-2022 ini menyebut anggaran pembangunan ini sudah dievaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah melakukan audit terhadap proses pembangunan.
“Anggaran pembangunannya sudah dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan proses pembangunannya tetap diaudit BPK. BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan, auditor, teman-teman yang demo tadi, DPRD itu bukan auditor, yang auditor itu adalah BPK dan BPKP atau ahli. Mungkin salah tempat teman-teman kalau menyuruh DPRD mengaudit, karena setiap tahun sudah diaudit,” sebutnya.
Bakhtiar mengungkap jika pembangunan Kantor Bupati di eranya menjabat adalah untuk menjadikan kantor itu sebagai ikon Tapanuli Tengah. Namun kini ada isu yang menyebut ada korupsi dalam proses pembanguan itu. (ril/red)
