TAPTENG, bicarasumut.com || Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution melontarkan pernyataan menohok saat meninjau kawasan bantaran sungai di Simpang BKKBN, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Ia menyebut, tersendatnya penyaluran bantuan pascabencana seperti Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH), hingga bantuan rumah, sangat bergantung pada persetujuan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu.
Pernyataan itu disampaikan Gubsu Bobby di hadapan warga yang mengeluhkan kacau-balau pendataan bantuan, meski bencana telah berlalu lebih dari empat bulan. Sejumlah warga mengaku telah berulang kali menyerahkan data, namun tak kunjung menerima bantuan.
“Kalau Jadup, DTH, bantuan rumah, itu sebenarnya datanya, kalau boleh jujur-jujuran pak ya, tergantung bupati. Kalau bupatinya teken nama bapak, bapak langsung dapat. Karena daerah lain sudah dapat semua,” kata Bobby di hadapan warga, merujuk pada kewenangan yang berada di tangan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu.
Ia bahkan menduga, data warga yang telah dikumpulkan kemungkinan tidak ditindaklanjuti di tingkat kabupaten.
“Jangan-jangan data bapak dikasih, tapi tidak ditandatangani sama bupatinya. Jadi data itu tidak sampai ke kami,” ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung disambut keresahan warga. Mereka mengaku sudah berkali-kali didata, bahkan hingga empat kali, namun nama mereka tidak pernah muncul sebagai penerima bantuan.
Saat warga meminta kepastian apakah data mereka sudah diterima atau ditandatangani, Gubsu Bobby hanya menjawab singkat, “Tanya camatnya.”
Namun jawaban itu justru memantik respons sinis dari warga. “Camat pun gak kenal kami,” celetuk seorang warga, yang disambut tawa heran dari gubernur.
Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan serius dalam rantai koordinasi birokrasi, mulai dari tingkat kelurahan hingga kabupaten, yang berdampak langsung pada tersendatnya hak masyarakat korban bencana.
Selain soal bantuan, warga juga mendesak percepatan pembangunan tanggul di sepanjang aliran sungai. Mereka mengaku khawatir dengan kondisi tebing sungai yang terus tergerus, bahkan telah menyebabkan beberapa rumah roboh dan hanyut terbawa arus.
“Kalau hujan turun lagi, kami takut kejadian seperti kemarin terulang,” ujar warga.
Menanggapi hal itu, mantan Wali Kota Medan itu menyebut pembangunan fisik tanggul diperkirakan baru dimulai paling lambat pada Juni 2026.
“Tanggulnya paling lama mulai dikerjakan fisiknya bulan enam,” kata Bobby.
Kunjungan ini sekaligus membuka fakta bahwa persoalan pascabencana di Kabupaten Tapteng bukan hanya soal kerusakan infrastruktur, tetapi juga menyangkut lemahnya tata kelola data dan koordinasi pemerintahan. Di tengah situasi tersebut, warga masih terus menunggu kejelasan antara janji bantuan dan realitas yang tak kunjung datang. (rif)
