Gambar – foto ilustrasi, Kantor Pemkab Tapteng, berkas TTP, dan ASN Tapteng.
TAPTENG, bicarasumut.com || Persoalan keterlambatan pembayaran hak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali mencuat. Sejumlah penjabat pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas (Kadis) mengakui adanya keterlambatan pembayaran gaji maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), meski alasan yang disampaikan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbeda-beda.
Fakta yang terungkap dari sejumlah OPD menunjukkan adanya persoalan administrasi dan transisi jabatan yang berdampak langsung terhadap hak keuangan pegawai. Di sisi lain, muncul perbedaan keterangan antarinstansi bahkan antara pimpinan dan pegawai dalam satu kantor yang sama, memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola birokrasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Plh Kepala Dinas (Kadis) Ketenagakerjaan Tapteng, Elly Robeitona Sitompul, membenarkan bahwa pembayaran gaji ASN di instansinya sempat tertunda selama dua bulan. Meski demikian, menurut dia, gaji tersebut kini telah dibayarkan.
Namun untuk TPP, Elly mengakui hingga Juni 2026 belum diterima pegawai. Ia menjelaskan keterlambatan tersebut berkaitan dengan persoalan penilaian kinerja dan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan administrasi.
“Memang benar TPP mulai Maret sampai Juni belum dibayarkan. Karena tidak mendapat rekomendasi akibat belum mencapai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Ada disparitas data kepegawaian yang menjadi kendala,” kata Elly, pada Senin (15/6/26) saat ditemui wartawan di kantornya.
Ia menilai penilaian kinerja ASN menjadi faktor utama dalam pencairan TPP. Menurutnya, capaian target kerja yang telah disepakati di awal tahun harus dipenuhi dan dinilai oleh atasan langsung sebelum hak tambahan penghasilan dapat diproses.
Pernyataan Elly itu berbeda dengan penjelasan yang disampaikan Plh Kadis Kelautan dan Perikanan Tapteng, Wiwin A. Simanjuntak.
Wiwin menegaskan tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran gaji selama dua bulan di instansinya. Menurut dia, gaji ASN sempat tertunda akibat kekosongan jabatan Kadis dan berlangsung dalam waktu singkat.
“Kalau gaji sudah selesai dibayarkan. Memang sempat ada kekosongan jabatan sekitar dua minggu. Setelah saya menjadi Plh, dua hari kemudian gaji langsung keluar,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi OPD nomor dua dalam mencairkan gaji ke 13.
Meski demikian, Wiwin mengakui TPP pegawai di instansinya juga belum dibayarkan sejak Maret hingga Juni. Namun ia menolak jika keterlambatan itu dikaitkan dengan rendahnya kinerja pegawai atau persoalan penilaian kerja.
Menurut dia, penyebab utama justru berada pada proses administrasi yang terganggu akibat pergantian penjabat dan kelengkapan berkas pengajuan.
“Kalau TPP memang belum dibayarkan mulai Maret sampai Juni. Tapi itu karena peralihan jabatan dan proses administrasi, bukan karena kinerja buruk. Semua tergantung OPD masing-masing dalam mengajukan kelengkapan berkasnya,” kata Wiwin.
Perbedaan alasan yang disampaikan dua OPD tersebut memperlihatkan belum adanya narasi tunggal dari Pemerintah Daerah (Pemda) mengenai akar persoalan keterlambatan pembayaran hak ASN.
Situasi yang lebih membingungkan terjadi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapteng.
Plh Kadis Perpustakaan dan Arsip, Susylawati, menyatakan bahwa gaji ASN di instansinya belum dibayarkan sejak Mei hingga Juni 2026. Ia menyebut proses peralihan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi penyebab utama keterlambatan tersebut.
“Gaji masih dalam proses. Kendalanya karena peralihan KPA dan SK yang belum selesai,” ujarnya.
Susylawati juga mengaku TPP pegawai kemungkinan besar belum dibayarkan sejak Maret, sebagaimana yang terjadi di OPD lain.
Namun pengakuan itu bertolak belakang dengan keterangan sejumlah ASN yang berada di kantor tersebut. Sebelum menemui Susylawati, wartawan sempat menanyakan langsung kepada beberapa pegawai mengenai pembayaran gaji. Mereka mengaku telah menerima gaji mereka.
Ketika dikonfirmasi mengenai perbedaan informasi tersebut, Susylawati merespons dengan tertawa.
“Mungkin supaya membahagiakan dia saja itu makanya dikatakannya seperti itu,” tukasnya.
Perbedaan keterangan antara pimpinan dan bawahan dalam satu instansi semakin menambah tanda tanya mengenai kondisi sesungguhnya pembayaran hak ASN di lingkungan Pemkab Tapteng.
Di tengah beragam alasan yang muncul, mulai dari persoalan SKP, transisi jabatan, pergantian KPA hingga kelengkapan administrasi, fakta bahwa TPP ASN di sejumlah OPD belum dibayarkan selama empat bulan berturut-turut menjadi sorotan serius.
Kondisi ini tidak hanya menyangkut persoalan teknis birokrasi, tetapi juga menyentuh hak keuangan pegawai yang semestinya diterima tepat waktu. Terlebih, keterangan yang berbeda-beda antarpejabat menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi internal pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Tapteng mengenai penyebab pasti keterlambatan pembayaran TPP secara menyeluruh maupun langkah nyata dan faktual yang akan diambil untuk memastikan hak ASN tidak lagi tersandera oleh persoalan administrasi dan transisi jabatan.
Di tengah tuntutan peningkatan kinerja birokrasi, keterlambatan pembayaran hak pegawai justru memperlihatkan persoalan mendasar dalam tata kelola Pemda yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Jika berbagai alasan yang muncul dari OPD berbeda-beda, publik berhak mempertanyakan, di mana sebenarnya letak persoalan sesungguhnya. Apakah pada kinerja pegawai, administrasi OPD, kekosongan jabatan, atau justru lemahnya manajemen pemerintahan secara keseluruhan. (rif)
