MEDAN, bicarasumut.com || Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, secara terbuka mengkritik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng )terkait lambannya penanganan administrasi pascabencana. Ia menyebut keterlambatan itu berdampak langsung pada tersendatnya pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
“Sudah saya sampaikan ke Bupati Tapteng. Bahkan asisten kami sudah kami tempatkan di sana untuk membantu. Tapi memang administrasinya masih lambat,” kata Bobby usai rapat paripurna di DPRD Sumut, pada Senin (30/03/26).
Menurut Gubernur Bobby, seluruh bantuan pemerintah, mulai dari Huntara, Huntap hingga Dana Tunggu Hunian (DTH), mensyaratkan data korban yang lengkap dan terverifikasi melalui keputusan kepala daerah.
Ia menegaskan, hingga kini Tapteng menjadi daerah yang datanya belum rampung.
“Bantuan itu selalu ada. Tapi untuk dikucurkan harus ada data yang lengkap. Saat ini tinggal Tapteng yang datanya belum selesai,” ujarnya.
Kritik tersebut mengemuka di tengah sorotan terhadap tata kelola penanganan bencana di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu, yang sebelumnya juga diprotes warga.
Di lapangan, kondisi pengungsian di Simpang Tanah Merah, Kelurahan Hutanabolon-Sipange, Kecamatan Tukka, kini sudah kosong. Tenda bantuan dari Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tak lagi terlihat.
Yang tersisa hanya hamparan pasir, rangka bambu bekas tenda, serta fasilitas seperti toilet umum dan area laundry yang sudah tidak digunakan.
Sejumlah bangunan huntara yang ada di lokasi juga dinilai warga tidak berfungsi.
Tanpa kepastian hunian dari Pemkab Tapteng, sebagian penyintas memilih membangun Hunian sementara secara mandiri. Di kawasan tersebut bahkan muncul lokasi yang diberi nama “Gang Bersama”, berisi sedikitnya tujuh unit huntara hasil gotong royong warga. Bangunan itu dibuat dari material seadanya, seperti kayu bekas banjir, seng, hingga plastik.
Salah seorang warga, Piltak Sigultom, mengatakan mereka terpaksa keluar dari pengungsian setelah diminta menandatangani surat pernyataan.
“Kami disuruh keluar dari tenda dan mencari tempat sendiri. Katanya akan dibangun huntara, tapi sampai sekarang tidak ada,” kata Piltak.
Ia mengaku telah menerima dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu, namun jumlah itu tidak cukup untuk menyewa rumah.
“Karena tidak sanggup ngontrak, kami bangun sendiri secara gotong royong,” ujarnya.
Saat ini, selain keterbatasan fasilitas, warga juga menghadapi persoalan listrik yang belum tersedia di hunian darurat tersebut.
“Kami berharap pemerintah segera membantu, minimal untuk pemasangan listrik,” kata Piltak.
Kondisi di lapangan ini memperkuat kritik terhadap tata kelola penanganan bencana di Tapanuli Tengah, mulai dari lambannya pendataan, distribusi bantuan, hingga minimnya kepastian hunian bagi korban.
Hingga kini, pemerintah kabupaten belum memberikan penjelasan rinci terkait lambannya proses administrasi maupun kepastian pembangunan huntara dan huntap bagi warga terdampak. (red)
