Gambar- Perwakilan tenaga PPPK saat RDP diruang rapat DPRD Tapteng.
TAPTENG, bicarasumut.com || Sebanyak 50-an perwakilan dari Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tapanuli Tengah menemui Ketua DPRD Tapteng untuk menyampaikan nasib mereka sebagai PPPK yang hingga kini belum dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan Pemkab Tapteng, Kamis (15/5/2025).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani dan dihadiri anggota DPRD dari lintas Fraksi (PDI-Perjuangan Plus, dan NasDem).
Sebelum RDP dimulai, para perwakilan PPPK menyampaikan bahwa mereka sudah mendapat informasi dari Dinas Pendidikan penandatanganan kontrak akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 Mei 2025 mendatang.
Hal ini terjadi diduga setelah adanya rencana pertemuan para PPPK dengan Ketua DPRD Tapteng.
“Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Rivai Sibarai Ketua DPRD Tapteng bersama Bapak Anggota Dewan yang kami hormati. Barusan kami menerima pesan dari Dinas Pendidikan, bahwa apa yang kami pertanyakan terkait kapan kami tenga PPPK dilantik sudah langsung terjawab. Sesuai informasi dari Dinas Pendidikan, tanggal 20-21 Mei 2025 akan dilaksanakan penadatanganan perjanjian,” kata Koordinator Forum PPPK Tapanuli Tengah Taufik Akbar Tanjung dalam pertemuan tersebut.
Meski demikian, mereka tetap berharap perhatian dari DPRD Tapteng untuk tetap memperhatikan mereka, terkait waktu penyerahan SK PPPK.
“Kami tetap mengharapkan bantuan dari Bapak Dewan, agar dalam proses penyerahan SK kami nanti tetap dipantau pak. Sekali lagi kami beterima kasih kepada DPRD Tapteng yang langsung respons menerima keluhan kami,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani menegaskan, DPRD selalu siap untuk menapung dan memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat.
Sebelumnya kata Rivai, ada beberapa orang datang menemuinya, terkait belum adanya kejelasan kapan para PPPK dilantik, diapun langsung menghubungi Kadis Pendidikan Tapteng Boy Rahman Hasibuan.
“Kemarin langsung saya telepon Kadis Pendidikan. Saya bilang ke Kadis, agar persoalan PPPK cepat diselesaikan. Alhamdulillah dan Puji Tuhan, sekarang sudah langsung terselesaikan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa harus dipertanyakan DPRD dulu baru direspons apa yang mejadi hak dari para PPPK? Ini menjadi catatan bagi kami,” kata Rivai.
Demikian juga terkait penyerahan SK nanti, Rivai menegaskan kepada para PPPK agar jangan mau dimintai uang untuk pengurusan SK.
Karena kata Rivai, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dengan tegas telah mengatakan, bahwa tidak ada main-main uang dalam mengurus apa yang menjadi hak pegawai dan juga masyarakat di Pemkab Tapteng.
“Kami sangat mendukung apa yang disampaikan saudara Bupati Masinton yang menegaskan bahwa tidak ada main-main uang dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dari pegawai dan juga masyarakat Tapteng. Jika ada nanti yang meminta duit terkait pengurusan SK kalian, sampaikan langsung kepada kami,” tegas Rivai (ril/red)
