Gambar – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani saat memberikan keterangan persnya kepada Wartawan.
TAPTENG, bicarasumut.com || Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyoroti penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara, yang telah memasuki dua bulan pascabencana namun dinilai belum tertangani sama sekali.
Rahmansyah meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, agar mengingatkan kepala daerah di wilayah terdampak bencana untuk tidak berpolitik dalam situasi kemanusiaan.
“Presiden Prabowo Subianto sudah mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama bertanggung jawab menghadapi musibah banjir, membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Jadi jangan ada politik di tengah bencana,” kata Rahmansyah dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (02/01/26).
Namun, politisi yang juga menjabat Ketua DPD Partai NasDem Tapteng itu mengaku terkejut setelah menerima informasi bahwa sejumlah Lurah dan Kepala Desa (Kades) di Tapteng dicopot dari jabatannya oleh Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, hanya karena menyampaikan ucapan terima kasih kepada mantan Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, yang membantu proses pemulihan pascabencana.
“Kami sangat terkejut. Ada lurah dan kepala desa yang dicopot hanya karena mengucapkan terima kasih kepada mantan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani yang membantu desa, kelurahan, dan warganya dalam penanganan bencana,” ungkapnya.
Rahmansyah menilai tindakan tersebut tidak pantas dan meminta Gubernur Sumut untuk menegur langsung Bupati Tapteng agar tidak membawa kepentingan politik dalam penanganan bencana.
“Seharusnya Bupati Tapteng justru berterima kasih karena ada tokoh yang peduli dan ikut membantu warganya,” tegasnya.
Ia juga menyatakan akan menelusuri dugaan adanya tekanan, baik berupa pesan WhatsApp, surat cinta (surat peringatan), maupun rekaman suara dari bupati, wakil bupati, atau Inspektorat, yang menjadi dasar pencopotan lurah dan kepala desa tersebut.
“Kami akan meminta Gubernur dan Inspektorat Sumut untuk proaktif. Kami juga akan menyurati Kemendagri melalui Irjen, menyampaikan ke DPR RI, bahkan ke Presiden Republik Indonesia,” katanya.
Rahmansyah menegaskan bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama, bukan alat politik.
“Kami juga Ketua Partai di Tapteng dengan kursi mayoritas di DPRD. Jangan lagi berpolitik, karena ini bukan masa Pilkada. Jika informasi ini benar, sangat kita sesalkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rahmansyah mengkritik minimnya kehadiran Bupati dan Camat Barus di lokasi bencana, khususnya di wilayah Tambak, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, dan Bopet, Desa Pasar Terandam, yang hingga kini warganya masih terdampak parah.
“Tidak mudah memang menangani bencana, tapi minimal datanglah sekali, lihat langsung warga, beri mereka semangat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kunjungan bupati yang disebut-sebut dilakukan larut malam.
“Kalau datang tengah malam, bagaimana tahu kondisi sebenarnya? Jangan sudah ribut baru datang,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Rahmansyah mengaku banyak warga meminta dirinya turun langsung ke lokasi bencana, namun ia khawatir hal itu justru berdampak pada posisi lurah dan kepala desa.
“Kasihan lurah dan kepala desa, nanti mereka lagi yang jadi korban. Karena itu kami kembali meminta Gubernur Sumatera Utara untuk benar-benar memperhatikan persoalan serius yang terjadi di Tapanuli Tengah,” pungkasnya.
