TAPTENG, bicarasumut.com || Kritik terhadap penanganan banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara, terus mengemuka. Warga terdampak menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng belum optimal dalam merespons bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga penanganan pascabencana.
Anggiat Marito warga dari Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, yang juga Ketua Umum DPD CMMI (Cendekia Muda Muslim Indonesia) Tapteng menyebut terdapat persoalan mendasar dalam aspek responsivitas, koordinasi, dan tata kelola kebencanaan di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu.
“Kalau dilihat secara komprehensif sejak awal bencana, penanganannya menunjukkan banyak persoalan mendasar,” kata Anggiat dalam keterangannya.5
Pada fase tanggap darurat, Anggiat menilai respons Pemerintah Daerah (Pemda) tergolong lambat, sehingga memperburuk situasi di lapangan.
Menurut dia, fenomena tersebut mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban di tengah situasi darurat.
Memasuki tahap lanjutan, persoalan normalisasi sungai dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Berdasarkan observasi lapangan selama Ramadan, sedimentasi sungai masih belum dibersihkan secara optimal dan titik longsor belum tertangani secara sistematis.
Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana susulan.
Persoalan lain muncul pada penanganan material kayu yang terbawa banjir. Anggiat menyebut masih banyak kayu berserakan di pemukiman warga dan belum diangkut.
Ia juga menyoroti adanya praktik pengolahan kayu di lokasi, yang kemudian hasilnya dibawa ke kantor bupati, sementara sisa potongan kayu dibiarkan di lapangan.
“Ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam tata kelola limbah bencana,” ujarnya.
Selain berdampak pada kebersihan lingkungan, kondisi tersebut dinilai berbahaya jika terjadi banjir susulan karena material kayu bisa menghantam rumah warga.
Kritik juga mencakup kondisi infrastruktur yang belum pulih sepenuhnya. Sejumlah akses jalan masih terputus dan belum bisa dilalui kendaraan roda empat.
Di sisi lain, kebutuhan air bersih juga belum terpenuhi secara memadai. Warga masih kesulitan mendapatkan akses air bersih, yang seharusnya menjadi prioritas dalam situasi pascabencana. (rif)
