Gambar- Konferensi Pers Partai-partai Yang Tergabung dalam KIM Plus Saat Menyampaikan Terkait Permintaan Mendagri 3 Nama Pengganti Pj Bupati Kepada DPRD Tapteng di Konferensi Pers
TAPTENG, bicarasumut.com | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah meminta 3 nama pengganti Sugeng Riyanta sebagai Pj Bupati Tapteng kepada DPRD Tapteng. Mengingat masa jabatan Sugeng akan berakhir pada 14 November 2024.
Permintaan tersebutpun telah dipenuhi oleh DPRD Tapteng melalui surat yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Hal itu disampaikan oleh Hazmi Arief Simatupang, Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng dalam konferensi pers yang digelar bersama Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo – Gibran dan juga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Kiyedi – Darwin (KEDAN) di centre pemenangan KEDAN di Pandan, Sabtu (26/10/2024).
“Menteri dalam negeri pada tanggal 1 Oktober 2024 telah menyampaikan surat kepada DPRD Kabupaten Tapteng untuk berkenan menyampaikan 3 nama usulan calon Pj Bupati Tapteng. Dan DPRD telah menjawab surat tersebut pada tanggal 10 Oktober 2024, mudah-mudahan proses berakhirnya masa jabatan Pj (Bupati Tapteng) ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Hazmi.
Sekilas Hazmi menjelaskan alasan DPRD Tapteng tidak mempertahankan Sugeng sebagai Pj Bupati Tapteng, karena yang bersangkutan dinilai tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pemimpin Eksekutif di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dia juga disebut tidak dapat menjalin komunikasi dengan DPRD Tapteng, selama 1 tahun menjabat Pj Bupati Tapteng.
“Hal ini tentu sangat kita sayangkan, seharusnya Eksekutif dan Legislatif dapat bersinergi didalam tugas pokok dan fungsi mereka membangun Tapteng dan juga memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapteng,” beber Hazmi.
Bahkan yang paling membuat DPRD Tapteng menolak perpanjangan masa jabatan Sugeng sebagai Pj Bupati Tapteng, selain karena jarang berada di Tapteng, pria yang juga menjabat sebagai Wakajati Jawa Tengah tersebut juga dinilai tidak netral dalam menghadapi Pilkada Tapteng 2024.
“Beliau juga selalu menyampaikan pesan-pesan netralitas kepada seluruh ASN, kami sangat mendukung hal yang dilakukan Pj Bupati didalam sikap yang harus ditujukan dan dilaksanakan ASN didalam menghadapi Pilkada tahun 2024 ini. Tapi justru kami melihat beliau tidak sepenuhnya berlaku netral, sikap beliau dan juga tindakan sebagai Pj Bupati kepada ASN yang kami nilai justru berpihak,” ungkapnya.
Untuk itu kata Hazmi, mereka yang tergabung dalam KIM Plus meminta kepada Mendagri dan juga Jaksa Agung, agar mengembalikan Sugeng Riyanta ke lembaga asalnya yakni Kejaksaan.
“Ini murni kami sampaikan dengan setulus hati kami, meminta kepada Mendagri dan juga jaksa Agung, kita kembalikanlah Pak Sugeng Riyanta ini kepada tugasnya sebagai Waka Jati. Agar beliau dapat lebih berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya di lembaganya tersebut. Ini murni adalah hasil kesepakatan kami tim KIM plus pendukung pasangan KEDAN,” tukasnya.
