TAPTENG, bicarasumut.com – Ribu Simatupang, seorang pemerhati pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah baru-baru ini mengungkap besaran anggaran sewa rumah dinas Bupati Tapteng Masinton Pasaribu yang dinilai cukup fantastis.
Dalam sebuah video wawancara, Ribu menyebut besaran anggaran yang di plot oleh Pemkab Tapteng untuk sewa rumah dinas Bupati Masinton tahun 2026 mencapai angka Rp175 juta di bilangan Kota Pandan.
“Tapi saya lihat ada anggaran di APBD 2025, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026. Ada saya lihat di sini sewa rumah negara rumah dinas Golongan I itu nilainya seratus tujuh puluh lima juta loh,” ujar Ribu sembari memperlihatkan sebuah dokumen, Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya, anggaran Rp175 juta itu juga sama untuk Tahun Anggaran 2025, tahun pertama Masinton menjabat Bupati Tapteng. Artinya, selama Masinton menjabat sudah 2 tahun anggaran tersebut di plot pada APBD Pemkab Tapteng.
“Seratus tujuh puluh lima juta itu tahun 2025 juga seratus tujuh puluh lima, tahun 2026 seratus tujuh puluh lima. Rumah apa itu kira-kira? Saya jadi bertanya-tanya,” ketusnya.
Pria yang dikenal kritis ini kemudian mencoba membandingkan angka tersebut dengan harga sewa rumah mewah di kota besar, seperti Medan yang nilainya juga tidak mencapai angka Rp175 juta.
“Bagaimana pihak Dinas Pendapatan membuat nilai terhadap satu objek rumah sampai-sampai dapat harganya seratus tujuh puluh lima per tahun. Terlalu besar menurut saya untuk di Kota Pandan ini. Sedangkan di Kota Medan, taruhlah rumah bertingkat mewah paling 75 juta setahun. Kira-kira begitu perbandingannya,” tukasnya.
Ribu sekilas menyinggung rumah dinas resmi Bupati Tapteng yang berada tepat di samping Kantor Wali Kota Sibolga. Rumah negara tersebut dibiarkan terbengkalai, dan Masinton lebih memilih mengontrak sebuah rumah di bilangan Kota Pandan, milik mantan Sekdakab Tapteng Hendri Lumban Tobing.
Menurut Ribu, hal ini nyaris luput dari perhatian masyarakat Tapteng. Besarnya harga sewa rumah dinas Bupati tersebut menurutnya tidak sebanding dengan kondisi masyarakat Tapteng saat ini pasca bencana melanda pada 25 November 2025 lalu.
“Sekarang Tapteng ini kulihat sudah rusak, Ya. Sibuk dengan permainan politik, lupa dengan apa yang harusnya dipertanyakan masyarakat,” ketus Ribu.
Harapannya, pemerintah daerah lebih transparan dan bijak dalam mengelola anggaran, terutama yang bersumber dari APBD. Karena menurutnya l, dana sebesar Rp175 juta per tahun seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Tapteng belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan biaya sewa rumah dinas Bupati Masinton tersebut. (red)
