MALANG, bicarasumut.com – Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah mengubah strategi penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Pendekatannya tidak lagi bertumpu hanya pada fasilitas kesehatan, tetapi harus menjadi gerakan kewilayahan hingga ke desa, kelurahan, dan rumah tangga.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menegaskan percepatan penanggulangan TBC tidak akan cukup jika hanya menjadi urusan sektor kesehatan. Data menunjukkan estimasi 1,09 juta kasus baru dan 125 ribu kematian setiap tahun di Indonesia.
“TBC bukan hanya persoalan medis. Ini juga persoalan bagaimana pemerintahan bekerja sampai ke tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, camat, lurah, kepala desa, puskesmas, Posyandu, PKK, kader dan seluruh unsur masyarakat harus bergerak dalam satu orkestrasi,” jelas Safrizal dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan dan Aksi Nyata Penanggulangan Tuberkulosis yang dirangkaikan dengan Rakornis Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan TBC di Kota Malang.
Ditjen Bina Adwil mendorong penguatan peran kepala daerah, kecamatan, desa dan kelurahan untuk memperluas penemuan kasus, memastikan pasien mendapat pendampingan, dan menggerakkan masyarakat dalam pencegahan penularan. Ini sekaligus memperkuat kolaborasi Kemendagri dan Kementerian Kesehatan. Jika Kemenkes fokus pada pelayanan, Kemendagri mendorong mesin pemerintahan daerah bergerak sampai ke komunitas.
Belajar dari Negara sukses, Safrizal mencontohkan Kuwait yang berhasil menekan insidensi TBC sekitar 57 persen pada 2015-2023. Kuncinya: deteksi dini agresif pada kelompok berisiko, jaminan biaya diagnosis dan pengobatan, pengendalian penularan ketat, serta koordinasi lintas sektor.
“Pemerintah harus mampu mengenali kelompok berisiko, menemukan kasus sedini mungkin, lalu memastikan pasien masuk dalam sistem pengobatan,” ujar Safrizal.
Di Indonesia, pendekatan itu bisa diterapkan lewat penguatan skrining pada kelompok berisiko tinggi dan penduduk dengan mobilitas tinggi, serta integrasi kebijakan kesehatan dengan sektor non-kesehatan.
Pembelajaran lain dari Ethiopia melalui Health Extension Program dengan 40 ribu petugas lapangan di 15 ribu pos kesehatan. Kader melakukan kunjungan rumah, mencari warga bergejala TBC, memberi edukasi, menghubungkan ke fasilitas kesehatan, dan mendampingi pasien selama pengobatan. Ethiopia mencatat penurunan insidensi TBC sekitar 31 persen pada 2015-2024.
“Indonesia justru mempunyai modal kelembagaan yang sangat besar. Kita punya camat, lurah, kepala desa, puskesmas, Posyandu, PKK dan kader. Kekuatan ini harus kita konsolidasikan menjadi jaringan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan,” kata Safrizal.
Karena itu, camat perlu mengambil peran koordinatif, menghubungkan puskesmas dengan desa dan kelurahan, serta memastikan intervensi di kantong-kantong TBC berjalan.
Pengalaman Myanmar dengan mobile TB screening menggunakan kendaraan berfasilitas digital chest X-ray, GeneXpert, lab mini, dan sistem pencatatan digital juga dinilai relevan untuk wilayah sulit di Indonesia.
“Kalau masyarakat sulit menjangkau pelayanan, maka pelayanannya yang harus kita dekatkan kepada masyarakat. Indonesia memiliki wilayah kepulauan, pegunungan, perbatasan dan daerah terpencil. Pendekatan kewilayahan memungkinkan kita memetakan siapa yang harus dijangkau,” ujarnya.
Ditjen Bina Adwil mencatat 193 kabupaten/kota telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC, 316 daerah membentuk Tim Koordinasi, serta ribuan desa/kelurahan bergerak menuju Desa/Kelurahan Siaga TBC.
Safrizal meminta gubernur, bupati, dan wali kota mengambil kepemimpinan langsung serta memperkuat TP2TB. Ia menyebut pengalaman COVID-19 membuktikan persoalan kesehatan skala besar bisa ditangani jika pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat bergerak bersama.
“TBC membutuhkan keseriusan yang sama. Bedanya, perjuangan ini harus kita lakukan secara konsisten dari rumah ke rumah, desa ke desa, kelurahan ke kelurahan, sampai tidak ada lagi penderita TBC yang tidak ditemukan dan tidak mendapatkan pengobatan,” tegas Safrizal.
Rakor di Malang mempertemukan unsur Kemendagri, Kemenkes, kementerian/lembaga, pemda, camat, lurah, kepala desa, puskesmas, TP PKK, Posyandu, dan kader TBC. Sebelumnya, Dirjen Bina Adwil bersama Wamenkes dan Wali Kota Malang meninjau Puskesmas Cisadea untuk melihat implementasi penemuan kasus aktif dan pendampingan pasien. (red)
