TAPTENG, bicarasumut.com || Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Ahmad Rivai Sibarani melaporkan Plt Lurah Padang Masiang, Hendra Hutauruk, ke pihak kepolisian atas dugaan perlawanan terhadap petugas saat menjalankan tugas.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/18/V/2026/SPKT/Polsek Barus/Polres Tapanuli Tengah/Polda Sumatera Utara, yang dibuat pada Sabtu, (02/5/26)di Polsek Barus.
Dalam laporan itu, Rivai menguraikan bahwa peristiwa bermula pada Senin, 27 April 2026, saat dirinya bersama sejumlah anggota DPRD turun ke Kecamatan Barus. Kehadiran mereka merupakan respons atas keluhan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian pendataan bantuan pascabencana banjir bandang.
Rombongan DPRD saat itu melakukan pendampingan proses verifikasi data bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran oleh warga. Situasi awal berlangsung kondusif hingga Hendra Hutauruk tiba di Kantor Camat Barus sekitar pukul 12.00 WIB.
Namun, kehadiran yang bersangkutan disebut justru memicu ketegangan. Dalam laporan, Hendra disebut memasuki ruangan dengan sikap tidak kooperatif, duduk di samping Ketua DPRD tanpa mengikuti tata tertib forum, serta tetap merokok saat rapat berlangsung.
Ketegangan memuncak ketika Plt lurah tersebut diduga menolak arahan, berdiri sambil menggebrak meja, dan melontarkan ucapan bernada menantang kepada Ketua DPRD.
Aksi itu memicu reaksi warga yang hadir dan membuat suasana forum menjadi gaduh.
Rivai menyatakan keberatan atas insiden tersebut karena dinilai mencederai kewibawaan lembaga legislatif serta berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Atas dasar itu, kami menempuh jalur hukum untuk menjaga marwah institusi dan stabilitas di tengah masyarakat,” demikian substansi laporan yang disampaikan.
Kasus ini terjadi di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap polemik penyaluran bantuan pascabencana di wilayah Barus. Sejumlah warga sebelumnya memprotes pendataan bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran.
Hingga kini, kasus tersebut tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Masyarakat berharap proses hukum berjalan objektif, transparan, dan diikuti perbaikan sistem pendataan bantuan agar lebih akurat.
Insiden ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya etika, disiplin, dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik. (ril/red)
