TAPTENG, bicarasumut.com || Bantahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) terkait dugaan penumpukan bantuan bencana kembali menuai sorotan. Seorang warga mempertanyakan transparansi pengelolaan bantuan, khususnya terkait keberadaan bantuan susu Bear Brand yang disebut-sebut tidak jelas distribusinya.
Sebelumnya, polemik ini bermula dari inspeksi mendadak (sidak) anggota DPRD Tapteng dari Fraksi Gerindra dan NasDem yang menemukan tumpukan bantuan di kantor bupati.
Menanggapi hal itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Basyiri Nasution, membantah adanya penimbunan bantuan. Ia menyatakan seluruh arus masuk dan keluar bantuan telah tercatat dengan baik.
“Data bantuan dibukukan dengan baik, dan penyalurannya transparan serta tepat sasaran,” ujar Basyiri dalam keterangannya.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu uji publik. Seorang warga, Tri Supriadi, melalui akun media sosialnya mempertanyakan secara terbuka keberadaan bantuan susu Bear Brand yang diduga pernah diterima pemerintah daerah.
“Susu Bear Brand ini dari awal bencana sudah jadi pertanyaan. Kalau tidak ada, bilang saja tidak ada. Kalau ada, siapa yang memberikan dan ke mana disalurkan?” kata Tri dalam video yang diunggah, Minggu, 29 Maret 2026.
Ia menilai hingga kini tidak ada penjelasan rinci terkait jenis bantuan yang diterima maupun distribusinya ke masyarakat. Tri juga mengaku telah mencoba menghubungi Basyiri selama tiga hari untuk meminta klarifikasi, namun tidak mendapat respons.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada Basyiri melalui telepon dan pesan singkat juga belum mendapat tanggapan.
Kasus ini menambah daftar sorotan terhadap tata kelola bantuan bencana di Tapteng, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas distribusi logistik kepada masyarakat terdampak.
Sidak DPRD Tapteng sebelumnya telah menemukan sejumlah bantuan masih menumpuk di kantor Bupati, yang kemudian dibantah oleh pihak Pemkab Tapteng.
Namun, munculnya pertanyaan publik terkait bantuan spesifik seperti susu Bear Brand menunjukkan masih adanya celah komunikasi dan keterbukaan informasi.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Tapteng belum memberikan penjelasan rinci terkait keberadaan dan distribusi bantuan yang dipersoalkan tersebut. (red)
