Gambar – Wali Kota Sibolga saat bersalaman dengan Mendagri pada acara Rakor.
MEDAN, bicarasumut.com || Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), pada Senin (12/01/26). Rapat ini menjadi ajang konsolidasi pusat dan daerah untuk memastikan pemulihan pascabanjir dan longsor di Sumut berjalan sesuai rencana.
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut, banjir dan longsor telah merusak hampir seluruh sendi pelayanan publik, mulai dari jalan dan jembatan, sekolah, rumah ibadah, hingga rumah warga. Kerusakan itu, kata dia, menuntut langkah cepat dan terukur agar aktivitas masyarakat segera pulih.
“Pemerintah Provinsi Sumut menyiapkan anggaran Rp430 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Porsi terbesar, sekitar Rp275 miliar, diarahkan ke sektor infrastruktur, mencakup perbaikan jalan dan jembatan, tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga. Sisanya dialokasikan untuk komunikasi dan informatika, pendidikan, kesehatan, serta bantuan keuangan ke pemerintah daerah. Pemerintah provinsi juga membuka opsi pergeseran anggaran demi mempercepat pemulihan,” bebernya.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya keseragaman data antara pusat dan daerah.
“Percepatan pemulihan hanya bisa dilakukan jika pemerintah daerah menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) secara lengkap dan berbasis data kerusakan serta kerugian yang telah divalidasi,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Bencana Sumatera, menyatakan sejumlah indikator menunjukkan kondisi wilayah terdampak mulai membaik. Namun ia mengingatkan, R3P bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan utama pemulihan yang harus dijalankan secara konsisten.
“Perlunya koordinasi solid antara BPBD, perangkat daerah, TNI/Polri, dan pemerintah desa. Tanpa kerja terpadu, penanganan bencana berisiko lambat dan tidak tepat sasaran. Pemulihan harus cepat, terukur, dan saling terhubung,” imbuhnya.
