TAPTENG, bicarasumut.com || Rapat kerja DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang sedianya menjadi forum penting membahas nasib masyarakat terdampak bencana justru berakhir tanpa kehadiran pihak eksekutif. Kondisi ini memunculkan sorotan tajam terhadap tata kelola birokrasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng NAIK KELAS ADIL UNTU SEMUA.
Rapat tersebut dijadwalkan membahas berbagai persoalan krusial, terutama penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) dan Dana Tunggu Hunian (DTH), yang merupakan hak dasar bagi masyarakat korban bencana.
Namun hingga lebih dari satu jam sejak jadwal dimulai, kursi yang disiapkan untuk instansi terkait tetap kosong. Sejumlah pihak yang diundang, seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, camat hingga kepala desa, tidak hadir tanpa memberikan penjelasan resmi.
Di dalam ruangan, hanya anggota DPRD yang hadir. Sementara pihak eksekutif, yang seharusnya memberikan klarifikasi atas berbagai laporan masyarakat, tidak tampak.
Situasi semakin disayangkan ketika Sekretaris DPRD (Sekwan), Rudianto Lumbantobing yang memiliki peran strategis sebagai penghubung antara legislatif dan eksekutif, juga tidak berada di ruang rapat.
Informasi yang beredar menyebutkan Sekwan berada di ruangan lain saat rapat berlangsung. Kondisi ini menimbulkan kesan adanya penghindaran terhadap forum resmi.
Tak hanya itu, fungsi administratif pun dinilai tidak berjalan, lantaran tidak ada pencatatan risalah rapat sebagaimana mestinya.
Anggota DPRD menilai peristiwa ini bukan sekadar masalah teknis atau kelalaian biasa, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih serius dalam tata kelola pemerintahan.
Ketidakhadiran instansi eksekutif dinilai sebagai bentuk lemahnya disiplin, buruknya koordinasi, hingga indikasi rendahnya tanggung jawab terhadap kepentingan publik, khususnya korban bencana yang masih menunggu kepastian bantuan.
Rapat tersebut sejatinya menjadi ruang klarifikasi atas berbagai keluhan masyarakat, mulai dari bantuan yang belum merata hingga belum jelasnya pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Sorotan pun mengarah ke Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, sebagai pemegang kendali pemerintahan daerah.
Sebagai kepala daerah, Bupati dinilai memiliki tanggung jawab dalam pembinaan aparatur sipil negara (ASN) serta memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjalankan tugasnya dengan baik.
Ketidakhadiran dalam forum resmi DPRD memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah, yakni Pemkab Tapteng.
Jika forum resmi DPRD saja dapat diabaikan, muncul kekhawatiran mengenai kualitas pelayanan publik di lapangan, terutama dalam penanganan pascabencana.
Dalam perspektif hukum, ASN memiliki kewajiban menjalankan tugas kedinasan dengan disiplin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Ketidakhadiran tanpa alasan jelas dalam forum resmi berpotensi menjadi pelanggaran disiplin, sekaligus mencederai prinsip akuntabilitas publik.
Namun, lebih dari sekadar aspek aturan, persoalan ini dinilai menyangkut komitmen moral Pemkab Tapteng terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana.
Peristiwa rapat kosong ini menjadi cerminan kondisi birokrasi di Kabupaten Tapteng saat ini. Ketika forum resmi diabaikan dan tanggung jawab tidak dijalankan, yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja institusi, tetapi juga kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak eksekutif terkait ketidakhadiran tersebut.
Di tengah situasi pascabencana yang masih membutuhkan perhatian serius, publik kini menanti kejelasan, apakah ini sekadar kelalaian, atau bagian dari persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah. (red)
