TAPTENG, bicarasumut.com || Pasca kritikan tajam yang diberikan oleh 2 Menteri dan Gubernur Sumut terhadap kinerja Pemkab Tapteng yang amburadul dalam penanganan bencana, serta banyaknya laporan masyarakat korban bencana dipandang serius oleh DPRD Tapteng sebagai persoalan yang harus segera diselesaikan.
Meski ditengah kondisi Perkada, DPRD Tapteng mencoba menurunkan ego politiknya dengan mengundang beberapa Instansi terkait guna membahas berbagai persoalan tersebut.
Namun, sesuai jadwal yang direncanakan, tidak satupun perwakilan dari Pemkab Tapteng yang hadir para rapat yang digelar di gedung DPRD Tapteng, Kamis (02/04/26).
Bahkan, Sekretaris Dewan (Sekwan) yang notabenenya merupakan fasilitator antara Legislatif dan Eksekutif juga ikut-ikutan mengabaikan undangan rapat DPRD tersebut.
Karena tidak kunjung hadir, Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani akhirnya menutup rapat sejam kemudian.
Sikap Pemkab Tapteng tersebutpun mendapat tanggapan serius dari sejumlah anggota DPRD yang hadir pada rapat tersebut.
Wakil Ketua DPRD Tapteng Joneri Sihite dalam keterangan persnya usai rapat mengaku sangat kesal dengan sikap Pemkab Tapteng yang tidak mengindahkan undangan rapat DPRD.
Bahkan, Ketua DPD II Golkar Tapteng ini menumpahkan kekesalannya terhadap Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, yang merupakan pimpinan para Instansi terkait, yang seharusnya hadir pada rapat tersebut.
Sebelumnya kata Joneri, dirinya berpikiran kalau Masinton, yang pernah menjabat Anggota DPR RI akan membawa perubahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Jargon “Naik kelas” dan “Adil untuk semua” milik pasangan Masinton-Mahmud alias MAMA akan segera terwujud untuk kesejahteraan masyarakat Tapteng.
Namun, harapan tersebut tampaknya sirna dari hati Joneri. Hal itu terlihat dari sikap perlawanan Eksekutif yang tidak hadir pada rapat DPRD.
Padahal, dalam undangan rapat jelas disebutkan materi rapat yang akan dibahas yakni seputar penanganan bencana. Dari mulai banyaknya laporan korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan, hingga kritikan tajam yang disampaikan 2 Menteri dan Gubernur Sumut terhadap pendataan korban bencana serta pembangunan Huntara dan Huntap.
“Tadinya kita berharap Masinton ini pemimpin yang luar biasa, tapi hari ini kami sangat kecewa ya,” kata Joneri dengan nada tegas.
Sebelumnya, Joneri berharap Kepala Desa, Lurah, Camat dan Dinas terkait hadir para rapat tersebut. Agar, laporan masyarakat terkait bantuan bencana yang tidak tepat sasaran dapat segera teratasi.
“Kami RDP kan atau dipanggil kesini supaya membahas kepentingan masyarakat. Dimana banyak keluhan masyarakat atau pendataan dilapangan masalah Jaminan Hidup, masalah penanganan bencana yang lainnya termasuk Hunian Tetap, Hunian Sementara amburadul semua. Seperti yang dikatakan oleh dua menteri yang ke Tapteng dua tiga hari yang lalu, yaitu Mendagri, Tito Karnavian dan Menteri PUPR Marwa Sirait,” ungkapnya.
Meski demikian, Politisi muda ini berpesan agar pihak Pemkab Tapteng tidak selalu merasa benar. Apalagi ditengah kondisi pasca bencana saat ini. Dimana, masih banyak korban bencana yang butuh uluran tangan dan perhatian dari Pemerintah.
“Kami tidak menyalahkan Pemerintah, tapi bagaimana kita mengatasi masalah ini. Jangan merasa paling benar, tidak mau diajak diskusi, termasuk Kadis-kadisnya, termasuk Camat-camatnya, termasuk Kepala Desa sampai ke Lurah, RT/RW,” tukasnya.
Joneri menegaskan bahwa DPRD dalam hal ini hanya menjalankan tupoksinya dalam hal pengawasan dengan mengesampingkan ego politik, demi masyarakat Tapteng.
Dia juga memastikan, dengan sikap Pemkab Taptneg saat ini, jargon “Tapteng naik kelas” tidak akan terwujud.
“Jadi kedepan, kalau seperti ini, saya pastikan Tapteng tidak bisa naik kelas,” ketus Joneri.
Dia juga menambahkan, bila sikap Pemkab Tapteng masih terus merasa benar dan tidak ingin diawasi oleh DPRD, Joneri memastikan pihaknya akan tetap menjalankan fungsi pengawasannya sebagai perwakilan rakyat dengan berkoordinasi ke tingkat lebih tinggi.
“Kami akan menjalankan fungsi kami yaitu dalam hal pengawasan tadi. Ya memang kalau tidak mau diawasi ya kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu ke Provinsi. Ya karena sekarang Perkada jadi ya tetap dalam hal ya ini ke provinsi lah bagaimana solusi permasalahan ini, mungkin itu,” pungkasnya. (red)
