Gambar – (atas) Wali Kota Sibolga saat menerima penghargaan. (bawah) Wali Kota Sibolga dan pejabat struktural Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga foto bersama usai acara.
JAKARTA, bicarasumut.com || Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026. Salah satu daerah penerima penghargaan tersebut adalah Kota Sibolga, yang diterima langsung oleh Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, pada Selasa (27/1/26).
Penghargaan UHC Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi BPJS Kesehatan kepada para kepala daerah yang dinilai berhasil memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian Universal Health Coverage mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil dan merata.
“Program JKN menjadi instrumen negara untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan,” ujar Ghufron.
Ia mengungkapkan, hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian tersebut bahkan melampaui target nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah, terutama peran kepala daerah dalam mendorong pendaftaran penduduk serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui kebijakan dan dukungan anggaran.
“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” tegasnya.
Ghufron juga menegaskan bahwa UHC menjadi bagian penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya target SDGs 3.8, yakni cakupan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk.
Selain meningkatkan akses layanan kesehatan, capaian UHC juga berdampak pada kesejahteraan sosial. Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan yang lebih rendah, akses layanan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga. Saat ini, pemanfaatan layanan JKN terus meningkat dengan rata-rata dua juta kunjungan per hari ke fasilitas kesehatan.
Untuk menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mengoptimalkan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA melalui WhatsApp 08118165165, serta Care Center 165. Peserta juga dapat memanfaatkan antrean online dan fitur i-Care JKN untuk melihat riwayat pelayanan kesehatan.
Sebagai bentuk apresiasi, UHC Awards 2026 diberikan dalam tiga kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama, dan diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan.
“Capaian ini bukan akhir, melainkan fondasi untuk menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai gotong royong seluruh anak bangsa,” kata Ghufron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat UUD 1945.
“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin karena sakit dan seluruh rakyat dapat mengakses layanan kesehatan,” ungkapnya.
Cak Imin menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada 2029, serta menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Tidak boleh ada daerah yang justru mengalami penurunan jumlah peserta JKN,” tegasnya.
Ia berharap UHC Awards 2026 dapat menjadi pemacu bagi daerah yang belum mencapai UHC, sehingga seluruh masyarakat Indonesia terlindungi Program JKN demi mewujudkan Indonesia yang semakin sehat. (ril/red)
