TAPTENG, bicarasumut.com – Proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada ruas Sibuluan – Aek Horsik di Kabupaten Tapanuli Tengah disorot warga. Proyek senilai puluhan miliar tersebut diprediksi tidak akan selesai hingga batas akhir kontrak Desember 2026.
Hingga pertengahan Oktober 2026, progres pekerjaan di lapangan diduga baru mencapai sekitar 30 persen. Padahal, proyek tersebut sudah mulai dikerjakan sejak awal Juni 2026 lalu.
Padahal, proyek dengan nilai fantastis tersebut diharapkan menjadi jawaban atas impian warga Sibuluan yang sudah lama mendambakan ruas jalan provinsi yang baik dan nyaman dilalui.
Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, proyek tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK), UPTD BMCK Sibolga dengan Nomor Kontrak 620/523/UPTDBMCK-SBG/KPA/VI/2026.
Adapun tanggal kontrak yang tertera yakni 3 Juni 2026, dengan Nilai Rp23.502.575.620,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah), bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, yang dikerjakan oleh PT. Machasa Valentino Perkasa.
Sesuai kontrak, dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender, seharusnya pada awal Desember 2026 proyek ini sudah rampung dikerjakan. Namun dengan progres yang baru 30 persen setelah berjalan lebih dari 4 bulan, dikhawatirkan proyek ini tidak akan selesai tepat waktu.
Warga menilai, rekanan tidak profesional dalam pengerjaan. Lambatnya progres di lapangan menunjukkan lemahnya manajemen dan keseriusan kontraktor.
“Harusnya pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas PUPR Sumut telah menegur rekanan agar mempercepat pengerjaan. Kalau menurut waktu kerja 180 hari, harusnya progresnya sudah 60 persen. Jangan, karena ketidakprofesionalan rekanan, impian warga Sibuluan yang sudah lama mendambakan ruas jalan yang baik dan nyaman dilalui tidak terwujud,” ujar Bangun Tanjung, warga pengguna jalan, Kamis (09/10/2026).
Bangun meminta Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Sumut untuk turun langsung mengevaluasi kinerja PT. Machasa Valentino Perkasa. Jangan sampai uang rakyat puluhan miliar tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Sumut melalui UPT Bina Marga Sibolga terkait lambatnya pengerjaan proyek yang menggunakan uang negara tersebut.
Kepala UPT Bina Marga Sibolga, Hariady, yang coba dikonfirmasi via telepon seluler tidak menerima panggilan wartawan. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirim via layanan WhatsApp, tidak dibalas. (red)
