Gambar – Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan Saat Wawancara di Kantor Wali Kota Sibolga.
SIBOLGA, bicarasumut.com | Tampaknya defisit anggaran Pemerintah Kota Sibolga belum dapat diatasi dalam waktu dekat. Terlebih terkait kewajiban bayar Pemko Sibolga di beberapa Dinas.
Menurut Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan menjawab kekhawatiran Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori yang di posting di akun Facebook nya baru-baru ini, belum ada kepastian kapan Pemko Sibolga dapat keluar dari defisit ini.
Pihaknya kata Jamal, masih akan berupaya membahas langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk memperoleh anggaran sesuai dengan wajib bayar yang tertunda saat ini.
Misalnya kata Jamal mencontohkan, dengan mengurangi jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang selama ini banyak membebani keuangan daerah.
“Ini kan diakibatkan defisit mulai tahun 2023, P (Perubahan APBD) kita banyak defisit. Sehingga berkelanjutan sampai dengan R (Rancangan APBD). Kita lihat perkembangan, karena THL juga nanti kan di 2025 mereka dak bisa lagi masuk, inilah terakhir. Nah apabila yang lolos nanti di P3K nanti 2025 mereka gak bisa lagi jadi THL,” kata Jamal.
Adapun wajib bayar yang tertunda saat ini diantaranya, iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sertifikasi guru serta honor dan biaya perjalanan dinas anggota DPRD.
“Mengenai iuran BPJS yang belum dibayarkan sampai Januari, nah itulah sampe tadi, tapi kita kaji kalau memang belum dibayar, tetap kita bayar. Tapi yang berlanjutnya, nanti mungkin akan kita kaji lagi, kita kaji semua pengetatannya sesuai dengan prosedur dan aturan, itu akan kita laksanakan,” pungkasnya.
Namun kata Jamal menegaskan, pengetatan anggaran yang dimaksud tidak termasuk anggaran DPRD. Karena sistem pengelolaannya tidak sama dengan dinas lainnya.
“Karena DPRD pun mengeluh karena tunjangan mereka belum dibayarkan sampai dengan hari ini. Kalau perjalanan dinas, itu yang kita harapkan, PNS juga SKPD kita sudah ketatkan semua, mulai tadi rapat kita, kita ketatkan semua. Untuk DPRD ya silahkan nanti DPRD menimbang, karena mereka kan punya apa, kalau merasa tersendiri keuangan mereka, kalau mereka merasa kita juga defisit ya terserah merekalah pula kan, mau diketatkan mereka ya mereka lah pula,” pungkasnya. (red)
