Gambar- Suasana RDP Digedung DPRD Sibolga
SIBOLGA, bicarasumut.com | Setelah perdebatan panjang antara warga dengan pihak Kelurahan Pancuran Bambu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Sibolga, DPRD akhirnya memerintahkan Lurah Pancuran Bambu Rospita Sinaga agar mengembalikan Bansos berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut kepada pemilik awal.
Hal itu ditegaskan oleh Suryanti Sidabutar, Anggota DPRD Sibolga dari Partai Golkar setelah mendengarkan seluruh keterangan dari warga, Lurah, Kepling serta pihak Kantor Pos Sibolga.
“Kembalikan ke penerima awal, tidak ada lagi alasan apapun, ya Bu Lurah. Tadi saya agak kurang menerima yang ibu sampaikan tadi bahwasanya ibu sampaikan, oh itu pak ketua diberikan sementara, nanti kalau ada orangnya kita berikan lagi. Nah itu sudah salah ibu itu, ya ibu ya,” kata Suryanti sembari mengatakan bahwa persoalan Bansos ini bukan hanya terjadi di Kelurahan Pancuran Bambu saja, melainkan hampir merata di 17 Kelurahan yang ada di Kota Sibolga.
Oleh karena itu, dia meminta Sekda dan Kadis Sosial Sibolga agar segera mengatasi persoalan tersebut.
“Ini tolong ditanggapi oleh dari Dinas Sosial dan PKH dari bantuan yang lain-lain. Pak Sekda ini masyarakat Kota Sibolga, coba yang bapak tadi pak Jambak, sudah seumur ayah saya, coba di bola-bola, pergi ke kepling pergi ke Lurah, pergi ke kantor Pos, jalan kaki,” tukasnya dengan wajah kesal dengan ulah para Lurah dan Kepling Pancuran Bambu yang mempersulit warga menerima haknya.
Kepada warga Politisi partai berlambang beringin ini berpesan agar selalu tanggap bila Bantuan telah turun dari Pemerintah pusat.
“Kepada masyarakat pun kalaulah ada bantuan itu cepat diambil bapak ibu, cepat diambil, jangan ditunggu dicari, jangan ditunggu dijemput. Jadi, ibu Lurah umumkan kepada masyarakat tanggal berapa sebenarnya diambil ini beras bantuan ini,” imbuhnya.
Usai menyimpulkan hasil rapat tersebut, Ketua DPRD Sibolga Ansyar Afandy Paranginangin akhirnya menutup RDP.
Sebelumnya, banyak warga Kelurahan Pancuran Bambu yang mengeluh kalau Bansosnya dialihkan sepihak oleh Lurah dan Kepling kepada warga lain.
Karena tidak digubris oleh Lurah, wargapun melapor ke Ketua DPRD Sibolga, yang kemudian turun ke Kantor Lurah guna memastikan informasi tersebut. Mereka menyebut, Bansos mereka dialihkan karena tidak mau memilih Paslon Wali Kota yang diarahkan oleh pihak Kelurahan. (red)
